Wapub Kukar Berharap Raperda RPJMD 2021-2026 Selesai Tepat Waktu

Wapub Kukar Berharap Raperda RPJMD 2021-2026 Selesai Tepat Waktu

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) berharap naskah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2021-2026 yang disampaikan ke DPRD dapat dibahas dan dapat ditetapkan tepat waktu sebagaimana amanat Undang-Undang 23/2014, yakni paling lambat tanggal 26 Agustus 2021.

“Seluruh pendekatan tersebut telah terangkum dalam naskah RPJMD yang telah kami sampaikan, namun demikian, disadari tak ada gading yang tak retak, sehingga pembahasan-pembahasan bersama DPRD menjadi sangat penting, agar seluruh kebijakan yang disusun dapat dipahami dan dijalankan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah yang lebih terarah, sinergi dan harmoni,” kata Rendi Solihin saat pembukaan Konsiyering dalam Rangka Pendahuluan KUA-PPAS serta Pembahasan Raperda RPJMD Tahun 2021-2026, Kamis (12/8/2021) di Aston Hotel, Samarinda.

Dalam kegiatan itu juga, Rendi mengapresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah mengagendakan kegiatan ini dalam suasana yang lebih akrab, hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya penguatan kolaborasi dan sinergitas positif antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih baik dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Kutai Kartanegara.

“Pendekatan mekanisme pembentukan peraturan daerah, DPRD memiliki peran yang sangat strategis, mengingat DPRD dapat dikatakan sebagai representasi rakyat Kukar, sehingga pemikiran, saran dan pendapat yang disampaikan merupakan gambaran dari harapan dan kebutuhan rakyat, yang harus diterjemahkan dalam program pembangunan daerah yang lebih membumi, efektif dan efisien dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Adapun tujuan pembangunan dalam perspektif peraturan perudang-undangan adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja,
meningkatkan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing Daerah.

“RPJMD merupakan dokumen rencana lima tahunan, yang disusun melalui serangkaian tahapan dan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 86/2017, yang mengatur secara rinci tata cara penyusunan dokumen rencana daerah.

“Pemkab Kukar berpegang pada lima pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, yakni penyusunan dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah sesuai perhitungan teknis; pendekatan politik, yakni mengacu pada Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai hasil proses politik melalui Pilkada 2020; pendekatan partisipatif, yakni memperhatikan aspirasi masyarakat melalui proses Musrenbang; pendekatan topdown, yakni mengintegrasikan dengan kebijakan nasional dan provinsi kaltim; pendekatan bottomup, yakni memperhatikan kebijakan pembangunan desa. (***)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.