Kawal Dana Desa, Bupati Kukar Dorong DPMD Jaring Satgas Pendamping Desa Profesional

KANALKUKAR TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mendorong agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melakukan terobosan dan inovasi dalam menjarig atau membentuk satuan tugas pendamping desa secara profesional.

“Satuan tugas pendamping desa ini sangatlah diperlukan dalam menggali potensi dimasing-masing desa, termasuk dalam mengawal anggaran desa, sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat dan dikelola secara profesional dan terarah,” kata Bupati Edi Damansyah saat memimpin rapat pembahasan draf peraturan bupati tentang program bantuan keuangan kepala desa (BKKD) secara virtual, Selasa (6/7/2021).

Tidak hanya itu, lanjut Edi, kehadiran satgas pendamping desa tersebut nantinya dapat bekerja secara profesional dan menunjukkan kinerja terbaiknya. Tentunya dengan tujuan bisa mengawal dengan baik dana desa agar tidak disalahgunakan.

“Inilah yang saya harapkan dari satgas pendamping desa, anggaran setiap desa nantinya dapat dikawal dengan sebaik-baiknya dalam pembangunan sesuai dengan RPJMDes yang sudah disusun sebelumnya, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain itu juga saya mendorong agar DPMD dalam penjaringan satgas lebih selektif baik itu dari non PNS yang memiliki dedikasi, komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan tanggungjawabnya.

“Anggaran yang diterima masing-masing desa ini cukup besar, sehingga perlu adanya penguatan dalam pengawalan salah satunya melalui satgas pendamping desa yang tentunya memahami aturan yang berkaitan dengan tugas dan bidangnya sehingga dapat membantu DPMD dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” pintanya.

Sementara itu Kepala DPMD Kukar Dafip Haryanto mengatakan, apa yang disarankan oleh Bupati Kukar (Edi Damansyah-red) segera ditindaklanjuti dengan melakukan penjaringan satgas pendamping desa.

“DPMD siap menindaklanjuti apa yang diinstruksikan oleh Bupati (Edi Damansyah-red) terkait pembentukan Satgas pendampiung desa, sebagai bagian dalam penguatan kinerja DPMD, menggali permasalahan yang ada di desa khususnya terhadap problem yang selama ini masih menjadi hambatan diperencanaan, pencarain dana desa, pelaksanaan hingga evaluasi program pembangunan,” ujarnya.

Ditambahkan Dafip, satgas Pendamping Desa yang merupakan mitra pemerintah memiliki tugas dan fungsi untuk mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, ikut mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dengan konsep klinik.

“Inilah nantinya tugas dan fungsi satgas pendamping desa dapat berkolaborasi membantu pemerintahan desa dalam hal perencanaan, pencarian, pelaksanaan, pemantauan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa hinggas eara administratif tepat waktu dan tepat sasaran,” demikian jelasnya. 

 

Penulis : Deni Laksono
Editor : Andi Akbar

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.